BPS Kabupaten Sampaikan Progres SE2026 dan Penguatan DTSEN dalam Rapat Koordinasi Pemkab Belitung

Belitung, (17/9) — Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Belitung menyampaikan perkembangan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) serta penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan di Ruang Rapat Pemerintah Kabupaten Belitung. Paparan disampaikan oleh Kepala BPS Kabupaten Belitung, Baiq Kurniawati, S.ST., M.Ak., sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan sinergi terkait penyediaan serta pemanfaatan data untuk mendukung pembangunan.

Dalam paparannya, Baiq Kurniawati menyampaikan bahwa hingga 15 September 2026, pelaksanaan SE2026 di Kabupaten Belitung telah mencatat 83.723 unit usaha dan keluarga dalam prelist, dengan 65.659 responden atau 78,42 persen telah berhasil didata. Dari capaian tersebut, sebanyak 62 usaha besar, 7.202 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta 32.705 usaha dalam keluarga telah berhasil didata. Sementara itu, persentase keluarga yang berhasil didata mencapai 91,29 persen.

Pada pendataan usaha perusahaan dan usaha dalam keluarga, hingga 15 September 2026 telah ditemukan sebanyak 39.969 unit usaha. Sementara itu, pada sektor pertanian telah teridentifikasi 17.653 usaha pertanian, atau mencapai 70,36 persen dibandingkan dengan hasil Sensus Pertanian 2023. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pendataan SE2026 terus berjalan dalam upaya memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai aktivitas ekonomi masyarakat Kabupaten Belitung.

Sementara itu, proses penyisiran SE2026 di Kabupaten Belitung masih berlangsung hingga 30 September 2026. BPS Kabupaten Belitung mengimbau masyarakat yang merasa belum didata dalam pelaksanaan SE2026 untuk segera melaporkan melalui tautan s.bps.go.id/belumdisensus. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan seluruh kegiatan usaha dapat tercakup dalam pendataan dan menghasilkan data ekonomi yang lebih lengkap dan akurat.

Selain perkembangan SE2026, paparan juga membahas DTSEN sebagai upaya pemerintah mengintegrasikan berbagai sumber data sosial ekonomi yang sebelumnya memiliki cakupan, tujuan, dan variabel yang berbeda. DTSEN diharapkan dapat mendukung tersedianya data yang lebih terpadu sehingga pemerintah dapat meningkatkan ketepatan sasaran program serta mengurangi potensi inclusion error dan exclusion error dalam pelaksanaan intervensi pemerintah.

Dalam pemanfaatan DTSEN, salah satu konsep yang diperkenalkan adalah desil, yaitu pemeringkatan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan relatif. Pemeringkatan tersebut mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial ekonomi, antara lain kondisi perumahan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan disabilitas, komposisi keluarga, konsumsi listrik, sumber air, serta kepemilikan aset. Baiq menegaskan bahwa desil bukan merupakan daftar penerima bantuan sosial, melainkan alat pemeringkatan yang dapat menjadi salah satu dasar dalam menentukan sasaran program sesuai tujuan dan ketentuan masing-masing program.

DTSEN juga bersifat dinamis dan perlu terus dimutakhirkan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat senantiasa berubah. Perubahan tersebut dapat terjadi karena kelahiran, kematian, perpindahan domisili, perubahan pekerjaan, maupun perubahan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, pemutakhiran DTSEN merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan dukungan dan partisipasi berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk memastikan data yang tersedia tetap sesuai dengan kondisi terkini.

Melalui rapat koordinasi ini, BPS Kabupaten Belitung terus mendorong penguatan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam penyediaan dan pemanfaatan data. SE2026 dan DTSEN diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam menyediakan informasi yang akurat dan terkini untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Belitung.

 

Narahubung Media

Radina Yasinta Karolina

Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung

bps1902@bps.go.id